Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

, Bupati Kukar Edi Damansyah

Kapasitas Keuangan Daerah Menipis, Bupati Kukar Perkuat Kinerja Perusda



Berita Baru, Kaltim – Proyeksi kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2022 diketahui hanya sekitar Rp870 miliar.

Nominal tersebut diperoleh dari proyeksi total APBD Kukar sebesar Rp3,2 triliun dikurang belanja wajib sebesar Rp2,4 triliun serta beberapa pembelanjaan lainnya.

Merespon hal itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan hal yang penting untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menguatkan kinerja dan memperbaiki Perusahaan Daerah (Perusda) yang ada.

“Hasil daripada evaluasi, terdapat banyak sektor potensi yang dapat dikelola dan dimaksimalkan,” tutur Edi.

“Salah satunya Perusda Tunggang Larangan (TP) yang diketahui berubah badan usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT),” imbuhnya.

Menurut Edi, pihaknya juga telah menjalin MoU dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara terkait jasa pengelolaan bongkar muat batu bara. Perusda TP disebutkan akan mengelola sektor-sektor potensi lainnya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika kita ingin melakukan lompatan PAD,Itu merupakan salah satu pertimbangan, karna kalau hanya berharap pada pajak daerah dan retribusi, kita akan berjalan di tempat atau statis saja,” kata Edi.

Menurut Edi, dalam menangani hal itu harus cerdas dalam memilah dan memilih pada sekala prioritas keuangan daerah. Adapun kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui bantuan keuangan (Bankeu) Pemrov Kaltim dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dia juga meminta OPD untuk membuat ‘cetak biru’ begitu 23 program dedikasi itu masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan menjadi rencana strategis OPD.

Edi mencontohkan, program 120 embung dan 120 kilometer jalan usaha tani. Dinas Pertanian dan Peternakan diminta untuk tidak berfikir soal ketersediaan pembiayaan diawal, tapi lebih dahulu memetakan kerangka kerjanya.

“Nanti baru kita liat berapa persen program yang dapat dibiayai APBD, berapa persen dari Bankeu, berapa persen dari DAK,” ujarnya.

“Kita harus dapat mengurai secara konkrit berbasis perencanaan,” tegas Edi.