Pemda Papua Barat Fokus Alokasikan Anggaran Untuk Pengembangan Keladi

Berita Baru, Jakarta – Keladi atau Talas, secara umum di Papua masuk ke dalam tanaman pangan yang menjadi konsumsi masyarakat sehari-sehari. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat, Yacob Fonataba menyebut pemerintah secara spesifik terus melakukan pemantauan untuk meningkatkan hasil produktivitas.

“Secara kontinu, pemerintah melalui program, setiap tahun mengalokasikan kegiatan pengembangan komoditi yang dibutuhkan sumber bahan pangan. Untuk hal ini umbi-umbian di Provinsi Papua Barat menjadi fokus utama, karena masyarakat hampir kebanyakan di daerah kampung masih mengkonsumsi umbi-umbian menjadi pangan utama,” kata Yacob Fonataba dalam Seri 2 diskusi daring pengelolaan produk inovatif dengan tajuk Meramu keladi untuk Pangan Sehat, Rabu (18/8).

Acara tersebut merupakan rangkaian dari seri diskusi Festival Torang Pu Para Para yang digagas oleh Program Pertanian Berkelanjutan di Tanah Papua (PAPeDA) serta didukung oleh The Asia Foundation (TAF) dan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus melestarikan hutan Papua sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan ekonomi tanpa mengeksploitasi hutan.

Dengan demikian, kata Yacob Fonataba, pengembangan umbi-umbian dimasukkan ke dalam visi-misi Gubernur, bahkan dimasukkan dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas. Sehingga setiap tahun mendapat alokasi anggaran tersendiri.

“Setiap tahun kita mendapatkan alokasi anggaran itu, terutama dari anggaran APBD satu Provinsi Papua Barat. Kita transfer ke masing-masing Kabupaten berdasarkan data pengembangan, khususnya komoditas umbi-umbian termasuk di dalamnya keladi. Karena keladi itu menjadi pangan utama, kita berusaha membuka areal baru, baik dari dana APBN maupun dengan Mitra,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga melakukan pengamanan hasil produksi Keladi tidak hanya sebagai konsumsi di dalam keluarga, tetapi juga memiliki nilai jual ke pasar yang lebih luas.

“Kalau kita sudah berbicara ke scope agak lebih besar, lebih luas, yang berorientasi ke pasar, kita harus benahi dukungan kelembagaannya artinya melakukan pemberdayaan dalam bentuk kelompok kerja, seperti yang dilakukan Mnukwari,” tutur Yacob.

Yacob juga menyampaikan, selama ini kebijakan pemerintah selalu sinkron dengan para mitra, salah satunya Mnukwari, dalam mengembangkan ketahanan pangan lokal sehat di Provinsi Papua Barat.

“Karena kita berorientasi menuju kepada ketahanan pangan daerah. Kita tidak boleh ketergantungan kepada suplai pangan dari luar. Maka dengan spesifikasi ini kita akan menjawab kebutuhan pangan lokal. Pangan-pangan lokal yang memiliki gizi yang bagus itu terus kita kembangkan,” jelasnya.

Komoditas tanaman keladi, menurut Yacob, tidak hanya dapat menopang kebutuhan pangan sehat bagi masyarakat Papua Barat tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. “Kita dapat menggerakkan masyarakat, terutama ibi-ibu untuk membuat produk turunan, ada tepung, diolah jadi keripik,” tukasnya.